ILUSTRASI --- Pengambilan sumpah jabatan ke-71 pejabat baru Pemkab Bandung Barat pada rotasi alih tugas ini langsung dipimpin oleh Bupati Bandung Barat Abubakar, di kantornya kemarin, Ngamprah, Jumat (30/9/2016).
LEMBANG, Kabupaten Bandung Barat mendapat penilaian CC, untuk Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemnepan RB). Hal tersebut dinilai mengecewakan oleh sebagain pengamat.
"Dengan keluarnya penilaian LAKIP dari Kemenpan RB yang dimana hasilnya mendapatkan nilai CC. Kami menganggap hasilnya masih mengecewakan walaupun ada kenaikan dari sebelumnya C," tutur Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembangunan (Puspakolekbang) Holid Nurjamila melalui telepon seluler, Kamis (26/1).
Dikatakannya Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah KBB atas pelaksanaan program dan kegiatan, dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal.
Dirinya menguraikan dalam penilaian lima komponen yang dievaluasi dari KBB terbilang masih rendah yakni Perencanaan kerja yang bobotnya 35 , Pengukuran kerja, 20 bobot, Pelaporan kerja 15 bobot, Evaluasi kerja hanya 10 bobot dan Pencapaian kinerja hanya 20 bobot. Dengan demikian KBB hanya mampu mengumpulkan bobot nilai 50-65.
"Penilaian CC jika diskoring antara 50-65 bobotnya. Kalo melihat skor yang diraih, komponen yang paling mempengaruhi penilaian terletak pada Perencanaan Kerja atau Renstra yang selalu copy paste tiap tahunnya dan kurang selaras dengan RPJMD Visi Misi Bupati," tuturnya.
Kemudian menurutnya kekurangan Pemkab KBB terletak juga pada ketidakmampuan Pemkab dalam mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran.
"Selain itu, LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implementasi," ujarnya.
Dikatakan Holid selama ini paradigma birokrat di masyarakat dalam mengukur kinerja dilihat dari berapa besar kinerja yang telah dan akan dihabiskan. "Seharusnya berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai," tuturnya.
Holid berharap hasil penilaian LAKIP KBB ini dapat domanfaatkan sebagai ukuran rekam jejak pejabat dalam kinerja yang telah dilakukan masing-masing perangkat daerah. "Dalam Sehubungan dengan adanya Open Bidding, Penilaian Lakip ini seharusnya bisa menjadi ukuran rekam jejak jabatan tentang kinerja yang telah dilakukan masing-masing Perangkat Daerah dari internal yang mengikuti Open Bidding," ujarnya. (aa)
EmoticonEmoticon