Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil (Foto: Antara)
JAKARTA - Posisi Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan sebagai pembina Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menuai polemik. Apalagi, terkait dengan bentrokan yang terjadi antara organisasi sayap Front Pembela Islam (FPI) yakni Laskar Pembela Islam (LPI) dengan GMBI.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, sebaiknya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengambil sikap atas perseteruan dua ormas tersebut. Melihat posisi Kapolda Jabar sebagai pembina GMBI, kata Nasir, sebaiknya Irjen Anton Charliyan dicopot.
"Seharusnya polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani kok kesannya tukang adu domba, itu kan informasi yang beredar di masyarakat. Karenanya harus diperiksa oleh Propam, dan karena diperiksa dia harus dinonaktifkan, apakah sebulan atau setengah bulan," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Nasir menyebutkan, apabila pengeroyokan tersebut memang dilakukan oleh Ormas GMBI dan Irjen Anton sebagai pembinanya, maka Kapolri sebaiknya jangan segan-segan untuk mencopotnya sebagai Kapolda Jawa Barat.
"Sebenarnya sih tidak ada masalah walaupun sekarang belum ada juga legalitas bahwa pimpinan Polri atau pimpinan polisi itu bisa jadi dewan pembina di ormas ini. Jadi, ketua umum di ormas ini, karena belum ada legalitasnya," paparnya.
Selain itu, saat ini harus ada aturan atas dua jabatan yang dimiliki pihak kepolisian. Hal tersebut dilakukan agar hal-hal seperti saat ini tidak terulang kembali.
"Kalau seorang pimpinn Polri mulai dari Polres, Polda smpai Mabes Polri itu menjadi ketua ini, ketua itu, itu harus ada aturan mainnya, harus dipilah pilih, jangan sampai sembarangan, akibatnya kan seperti GMBI itu kan jadi bumerang juga buat Kapolda Jawa Barat itu sendiri," tutupnya.
EmoticonEmoticon