Sungguh Gila ... 1 Kursi CPNS 2017 Diperebutkan 65 Pelamar

Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham melihat panduan pengisian jawaban sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 gelombang II yang melalui laman SSCN Badan Kepegawaian Nasional (BKN) saat penutupan pendaftaran pada 26 September 2017 hingga pukul 00.01 WIB mencapai 1,29 juta orang. Bila digabungkan dengan jumlah pelamar pada gelombang pertama, yakni 1,14 juta pelamar, maka peminat CPNS di 2017 ini mencapai 2,43 juta orang.

Pelamar tersebut memperebutkan 37.138 formasi, yakni seleksi gelombang pertama sebanyak 19.210 formasi dan gelombang kedua 17.928 formasi. Kalau diambil rata-rata, maka satu jabatan diperebutkan oleh 65,5 pelamar.

Seleksi CPNS 2017 memang dilaksanakan dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama hanya dua instansi, yakni Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung. Sedangkan gelombang kedua terdiri atas 60 kementerian dan lembaga serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Jumlah pendaftar CPNS tahun 2017 ini mendekati jumlah pelamar CPNS secara online pada 2014 yang mencapai 2.603.780 orang dan sempat tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI).

Saat itu, pemerintah membuka lowongan sebanyak 65 ribu formasi CPNS, terdiri atas 25 ribu formasi CPNS untuk instansi pemerintah pusat, dan 40 ribu formasi untuk pemerintah daerah. Saat itu, tingkat persaingan berada di angka 1:40.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan minus growt dalam penerimaan CPNS tahun 2017 ini.

Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017.

"Dalam menetapkan kebutuhan PNS, diarahkan untuk jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional," ujar Asman, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/9/2017).

Jabatan dimaksud adalah yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, jabatan untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan, penegak hukum.

Jabatan lain yang dibutuhkan untuk program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk kementerian dan lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan, putra dan putri lulusan terbaik dengan pujian atau cum laude, penyandang cacat atau disabilitas, serta putra dan putri berprestasi internasional.

Namun untuk 2017 ini, prioritas jabatan dalam pengadaan CPNS bagi instansi pusat adalah jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sedangkan untuk instansi daerah diprioritaskan pada jabatan guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Kalau tahun ini ada pembukaan lowongan CPNS untuk sebagian besar pemerintah daerah, diperkirakan peminatnya akan jauh lebih banyak, dan boleh jadi memecahkan rekor MURI tahun 2014.

Pasalnya, formasi instansi pemerintah pusat tahun ini tidak ada jabatan untuk guru dan tenaga kesehatan, yang biasanya banyak dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, banyak sarjana keguruan yang hingga saat ini belum bisa melamar.

Ini Dia Peraturan Lengkap BI soal uang elektronik

ilustrasi uang elektronik

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN). PADG GPN merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No 19/8/PBI/2017 tentang GPN. Salah satu poin yang diatur adalah mengenai biaya isi ulang uang elektronik.

Berikut aturan lengkapnya, seperti dikutip dari pernyataan resmi Bank Indonesia, Kamis (21/9/2017).

PADG GPN menetapkan mekanisme (arrangement) bagi seluruh pihak, baik penyelenggara GPN maupun pihak-pihak yang terhubung dengan GPN. Aturan ini disusun untuk memastikan tercapainya sasaran GPN, yaitu menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interoperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar.

Hal ini juga untuk mendukung program pemerintah, seperti bantuan sosial nontunai, strategi nasional keuangan inklusif, elektronifikasi jalan tol dan GNNT yang ditujukan untuk efisiensi perekonomian nasional.

Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang diatur dalam PADG GPN.

1. Prosedur penetapan kelembagaan GPN. Bank Indonesia mengatur prosedur penetapan kelembagaan GPN guna memastikan pihak-pihak yang akan menjadi penyelenggara GPN, yaitu Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services, mampu menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagaimana diatur secara lebih rinci di dalam PADG GPN.

2. Mekanime kerja sama. Bank Indonesia mengatur mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraan GPN, termasuk mekanisme kerja sama antara penyelenggara GPN dan pihak-pihak di luar GPN.

3. Branding nasional. Bank Indonesia menetapkan kebijakan branding nasional yang terdiri atas logo nasional, perluasan akseptasi (penerimaan) nasional, dan kewajiban pemrosesan domestik. Lebih lanjut, BI mewajibkan penggunaan logo nasional pada setiap instrumen yang diterbitkan dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran domestik melalui GPN, serta tahapan waktu implementasi pencantuman logo nasional untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debit

4. Skema harga. Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga guna memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem GPN, sbb:

a. Skema harga kartu debit, dengan tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank (Merchant Discount Rate – MDR) sebesar 1 persen, dengan pemberian MDR khusus untuk transaksi tertentu, termasuk MDR 0 persen untuk transaksi terkait pemerintah.

b. Skema harga uang elektronik untuk transaksi pembelian dengan rincian sebagai berikut:

1) Terminal Usage Fee (biaya yang diberikan penerbit kartu kepada penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal): 0,35 persen.

2) Sharing infrastructure (biaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan): sesuai dengan kesepakatan antarpenerbit.
3) Merchant Discount Rate (tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank) akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia.

c. Kemudian, Bank Indonesia juga mengatur skema-skema harga uang elektronik untuk transaksi top up. Berikut rinciannya:

1) Top Up On Us, yaitu pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu, untuk nilai sampai dengan Rp 200 ribu, tidak dikenakan biaya. Sementara untuk nilai di atas Rp 200 ribu, dapat dikenakan biaya maksimal Rp 750.

2) Top Up Off Us, yaitu pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda/mitra, dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp 1.500.

"Kebijakan skema harga ini mulai berlaku efektif 1 (satu) bulan setelah PADG GPN diterbitkan, kecuali untuk biaya Top Up On Us yang akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik," bunyi aturan tersebut.

d. Seluruh pihak dalam penyelenggaraan GPN wajib memenuhi aspek transparansi di dalam pengenaan biaya.

Penetapan batas maksimum biaya Top Up Off Us uang elektronik sebesar Rp 1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price (batas atas), dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi. Selanjutnya, dengan rata-rata nilai top up dari 96 persen pengguna uang elektronik di Indonesia yang tidak lebih dari Rp 200 ribu, kebijakan skema harga top up diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan batas atas pengenaan biaya, Bank Indonesia menilai kebijakan skema harga yang diatur akan menurunkan biaya transaksi masyarakat, mendorong peningkatan transaksi dan perluasan akseptasi.

5. Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat mengevaluasi kebijakan skema harga.

Wow ... Biaya Top Up Uang Elektronik Paling Mahal Rp 1.500

ilustrasi uang elektronik

Bank Indonesia (BI) menetapkan batas atas biaya isi ulang atau top up uang elektronik antarbank dan pihak ketiga, seperti minimarket sebesar Rp 1.500. Upaya ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Ketentuan biaya isi ulang ini diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN).

Aturan Nomor 19 Tahun 2017 ini mengatur skema harga untuk transaksi isi ulang uang elektronik, sebagai berikut:

1. Top Up On Us (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu) dengan nilai sampai Rp 200 ribu, tidak dipungut biaya alias gratis. Sedangkan lebih dari itu, dapat dikenakan biaya maksimal Rp 750.

2. Top Up Off Us (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda atau mitra/pihak ketiga), dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp 1.500.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman mengungkapkan, penetapan batas maksimum biaya top up off us uang elektronik sebesar Rp 1.500 bertujuan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi.

"Jadi penerbit kartu yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum (Rp 750 dan Rp 1.500), wajib melakukan penyesuaian," tegas Agusman dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Menurutnya, BI menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price atau batas atas dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.

"Sekitar 96 persen pengguna uang elektronik di Indonesia mengisi ulang tidak lebih dari Rp 200 ribu, maka kebijakan skema harga isi ulang ini diharapkan tidak memberatkan masyarakat," jelasnya.

Gubernur BI, Agus Martowardojo sebelumnya pernah mengaku, ada beberapa bank dan pihak ketiga yang mengenakan biaya isi ulang uang elektronik, mulai dari Rp 2.000-Rp 6.500. Ketidakseragaman tarif tersebut dikaitkan Agus memicu protes dan keluhan dari konsumen.

"Misalnya nanti tarifnya semua menjadi Rp 1.500, maka tidak boleh lebih dari itu. Pokoknya kami akan terapkan perlindungan konsumen. Bangun sistem pembayaran yang aman, efisien, kompetitif dan inovatif," tegas Agus.

Maka lahirlah peraturan Nomor 19 Tahun 2017 dengan adanya ketentuan batas atas pengenaan biaya. BI menilai, kebijakan skema harga yang diatur akan menurunkan biaya transaksi masyarakat, mendorong peningkatan transaksi, dan perluasan akseptasi.

Saya Bisa Lebih Cepat Jika Kondisi Fit Ucap Rossi

Valentino Rossi (kiri) mengatakan tampil lebih cepat jika kondisinya fit. (AFP PHOTO / JAVIER SORIANO)

Valentino Rossi nekat untuk segera kembali mengaspal di MotoGP meski baru saja pulih dari cedera patah kaki. Rossi kembali dan tampil di MotoGP Aragon usai jalani pemulihan selama 25 hari.

Rossi sendiri mengakui kondisi staminanya belum fit 100 persen. Pebalap Movistar Yamaha itu mengatakan, ia bisa lebih cepat lagi jika badannya jauh lebih bugar.

"Saya rasa jika sepenuhnya fit, saya bisa finis lebih cepat, beberapa detik lebih cepat."

"Lagi pula, banyak persoalan di putaran kedua balapan tahun ini. Kami sebenarnya cukup kompetitif, tapi kami masih mengalami kendala cepat terkikisnya ban belakang," ujar Rossi kepada Crash.

Bagaimanapun, Rossi mampu sukses finis kelima pada balapan di Sirkuit Gran Premio GP Aragon. Rossi menempati posisi start ketiga pada seri tersebut setelah kembali tampil usai cedera patah kaki membekapnya.

Rossi juga merasakan kemajuan yang signifikan terkait kondisi kesehatannya.

"Setiap harinya semakin membaik. Dari Jumat ke Sabtu merupakan awal yang bagus. Tapi dari kemarin (Sabtu) ke hari ini (Minggu) tidak begitu baik."

"Saya merasakan sedikit lelah dan merasakan sakit, tapi itu hal normal. Apapun itu, saya bisa membalap di level bagus dan senang karena saya memulai start yang bagus serta menunggang motor dengan baik," terang The Doctor.

Rossi sendiri amat menyesalkan cedera patah kaki yang ia alami di latihan enduro motocross beberapa waktu lalu, membuatnya gagal tampil di GP San Marino.

"Awalnya saya merasa sangat kecewa karena cedera yang saya alami, terutama tak bisa membalap di (Sirkuit) Misano."

"Saya amat menginginkan membalap di Misano, demi bersaing meraih gelar juara. Namun, kesialan terjadi," kata Rossi. (bac)

Penemuan Artefak Gunung Lalakon

https://youtu.be/_AWB77HSlz8

"secara filosofis, Gunung Lalakon adalah perlambang sebuah lakon dari kehidupan manusia. Batu-batu tadi merepresentasikan berbagai profesi (lakon) yang dipilih oleh manusia."

Alhamdulillah Bantuan Kemanusiaan dari Kota Bandung Sudah Sampai ke Kamp Pengungsi Rohingya

Bantuan kemanusiaan untuk Rohingya dari warga Kota Bandung 

Bantuan kemanusiaan dari netizen dan warga Bandung telah sampai di tempat pengungsian Rohingya.

Hal itu dilaporkan oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dalam akun media sosialnya, Minggu (17/9/2017)

"Netizen dan warga Bandung tercinta, melaporkan, bahwa bantuan kemanusiaan ke rohingya via Aksi Cepat Tanggap (ACT) @actforhumanity sudah sampai ke kamp pengungsi #rohingya. Insya Allah meringankan beban mereka. Hatur Nuhun," tulis Ridwan Kamil

Tampak pada gambar yang diposting Ridwan Kamil, sebuah truk berisi ratusan tumpukan karung berwarna hijau dan putih.

Pada truk tersebut terdapat sebuah banner dengan tulisan Bantuan Kemanusiaan dari Netizen dan Warga Kota Bandung dengan huruf kapital.

Selain itu, dalam poster tersebut terdapat logo Pemerintah Kota Bandung dan Kitabisa.com

Sebelumnya, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil telah melakukan kampanye penggalangan dana lewat kita bisa.com dimana hasil dana yang terkumpul lebih dari Rp 1 miliar.

Para lurah dan camat juga diinstruksikan oleh Ridwan Kamil untuk menggalang dana secara manual sesuai dengan kewilayahannya.

Postingan tersebut mendapatkan 78 ribu likes

Wanita Ini Masih Perawan Meski Sudah Punya Satu Anak

ilustrasi ibu hamil (Foto: huffingtonpost.com)

Seorang wanita berusia 26 tahun asal Hangzhou, China dilaporkan memiliki selaput dara yang utuh meski sudah melahirkan satu anak. Berita ini seketika beredar luas dan menjadi perbincangan warga sekitar.

Dikutip dari laman Asia One, Minggu (17/9/2017), wanita yang diketahui bernama Zhang, kini tengah menunggu proses kelahiran anak keduanya.

Namun, tim medis dibuat kaget setelah melihat selaput dara Zhang yang masih utuh seperti gadis perawan pada umumnya. Dengan kondisi seperti ini, dokter mengatakan bahwa Zhang tak bisa melahirkan secara normal karena mulut vaginanya tertutup oleh selaput dara.

Menurut laporan dari media setempat, Zhang tak pernah sukses melakukan hubungan seksual dengan suaminya.

Tiap kali suami ingin menyentuh sang istri, Zhang kerap merasa sakit. Maka dari itu, selama empat tahun pernikahan, setiap berhubungan badan sang suami hanya melakukan ejakulasi di luar vagina.

Meski demikian, Zhang tetap saja dapat hamil. Pada proses melahirkan anak pertama, Zhang memilih untuk melakukan operasi caesar. Hal tersebut membuat selaput dara wanita tersebut masih utuh hingga sekarang.

Kasus langka ini diketahui setelah tim dokter memeriksa kondisi Zhang. Dokter mengatakan, Zhang memiliki selaput dara yang tak biasa.

Milik Zhang diketahui lebih tebal dan kaku dibanding selapur dara wanita pada umumnya. Saat pemeriksaan pun dokter hanya menemukan tiga lubang kecil berukuran kurang dari satu milimeter.

Dokter juga mengatakan bahwa kondisi Zhang sebenarnya dapat diobati dengan hymonotomi -- proses pembedahan untuk membuka selaput dara yang tebal.

Apabila proses pembedahan telah dilakukan dan selaput dara sudah terbuka, bukan berarti Zhang dapat langsung melahirkan secara normal. Untuk menyelamatkan bayinya, wanita tersebut harus menjalani proses caesar kembali. Sama seperti proses melahirkan anak pertama.